Fatkhurrohman, Fatkhurrohman (2022) Analisis Yuridis Penetapan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Pati (Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti). Diploma thesis, IAIN Kudus.
![[thumbnail of 1. BAGIAN DEPAN.pdf]](http://repository.uinsuku.ac.id/style/images/fileicons/text.png "1. BAGIAN DEPAN.pdf") |
Text
1. BAGIAN DEPAN.pdf Download (1MB) |
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (266kB) |
|
Text
3. DAFTAR ISI.pdf Download (276kB) |
|
Text
4. BAB I.pdf Download (850kB) |
|
Text
5. BAB II.pdf Download (707kB) |
|
Text
6. BAB III.pdf Download (305kB) |
|
Text
7. BAB IV.pdf Download (923kB) |
|
Text
8. BAB V.pdf Download (343kB) |
|
Text
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (465kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin perkawinan beda agama pada penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti serta mengetahui legalitas perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti. Jenis penelitian ini menggunakan library research atau kajian pustaka dengan menggunkan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan dokumentasi, wawancara dan kepustakaan, kemudian dilakukan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber kemudian terakhir data yang diperoleh dianalisis dengan tiga macam analisis yaitu: content analysis, comparative analysis, dan discourse analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar yuridis penetapan pemeberian izin perkawinan beda agama oleh hakim pengadilan negeri pati dalam Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan serta penjelasannya dan Pasal 69 ayat (1) Per.Pres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Legalitas perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti tetap legal atau sah menurut hukum negara karena sudah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan tetapi perkawinan beda agama tetap dilarang karena mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta agama-agama yang diakui di Indonesia melarang umatnya untuk menikah beda agama.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Contributors Email Thesis advisor Ismayawati, Any UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | Perkawinan Beda Agama, Penetapan Pengadilan Negeri Pati |
| Subjects: | Ilmu-Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Perdata Ilmu-Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Perdata > Hukum Perkawinan |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus |
| Date Deposited: | 13 Mar 2023 03:15 |
| Last Modified: | 13 Mar 2023 03:15 |
| URI: | http://repository.uinsuku.ac.id/id/eprint/9114 |
Actions (login required)
 |
View Item |