ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KUDUS (NOMOR 0007/PDT.P/2015/PA.KDS) TENTANG WALI ADHAL

TAUFIQ, RIZKI RAMADHAN (2016) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KUDUS (NOMOR 0007/PDT.P/2015/PA.KDS) TENTANG WALI ADHAL. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

	Text 01 COVER.pdf Download (1MB)
	Text 02 Abstrak.pdf Download (376kB)
	Text 03 Daftar Isi.pdf Download (383kB)
	Text 04 BAB I.pdf Download (571kB)
	Text 05 BAB II.pdf Download (1MB)
	Text 06 BAB III.pdf Download (402kB)
	Text 07 BAB IV.pdf Download (639kB)
	Text 08 BAB V.pdf Download (388kB)
	Text 09 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (391kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dasar & pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan Wali Adhal, cara penggugat bermohon pada Pengadilan Agama Kudus untuk peralihan dari Wali Nasab ke Wali Hakim karena Wali Adhal serta proses penyelesaian perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kudus. Penelitian ini dilakukan di Kota Kudus, spesifiknya di Pengadilan Agama Kudus. Adapun metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang berupa data primer yang diperoleh dari pihak yang berwenang dengan menggunakan metode wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, majalah, opini, data website dan lainnya. Keseluruhan data tersebut adalah data kepustakaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis selama penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 0007/pdt.p/2015/PA.Kds ini telah sesuai dengan kaidah hukum adalah karena; 1. Alasan ayah kandung (wali) pemohon telah menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon, dengan alasan harus member uang sebesar Rp: 10.000.000.00 terlebih dahulu kepada wali dan tidak berdasarkan pada hukum; 2. Wali pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini; 3. Alat bukti surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di PPN karena ayah kandung (wali) pemohon enggan menjadi wali; 4. Adanya keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa si pemohon dengan calon suami pilihannya sudah saling mencintai. (2) Proses pengajuan perkara wali Adhal sama dengan pengajuan permohonan pada umunya, yaitu dimulai dari tahap pengajuan perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penunjukkan panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan perkara tersebut pada waktu yang ditentukan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, (Nomor 0007/Pdt.P/2015/Pa.Kds), Tentang Wali Adhal
Subjects:	Ilmu-Ilmu Sosial Ilmu-Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	04 Feb 2017 03:55
Last Modified:	04 Feb 2017 03:55
URI:	http://repository.uinsuku.ac.id/id/eprint/336

Actions (login required)

View Item