APRILIYANTI, IIM (2016) PELAKSANAAN AKAD NIKAH DIRUMAH SETELAH BERLAKUNYA PP NOMOR 48 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA BABAT KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK). Undergraduate thesis, STAIN Kudus.
![[thumbnail of 01 Cover.pdf]](http://repository.uinsuku.ac.id/style/images/fileicons/text.png "01 Cover.pdf") |
Text
01 Cover.pdf Download (739kB) |
|
Text
02 Abstrak.pdf Download (376kB) |
|
Text
03 DAFTAR ISI.pdf Download (385kB) |
|
Text
04 BAB I.pdf Download (458kB) |
|
Text
05 BAB II.pdf Download (554kB) |
|
Text
06 BAB III.pdf Download (402kB) |
|
Text
07 BAB IV.pdf Download (706kB) |
|
Text
08 BAB V.pdf Download (384kB) |
|
Text
09 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (383kB) |
Abstract
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) tidak di pungut biaya, tetapi jika perkawinan di di rumah dikenakan biaya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Namun yang terjadi di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak perkawinan di rumah dikenakan biaya lebih mahal dari aturan yang ada. Meskipun demikian, pelaksanakan perkawinan di rumah merupakan pilihan hukum dari masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak. Hal ini karena banyak faktor yang melatar belakangi pemilihan tersebut misalnya dari tradisi, keyakinan dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari pilihan hukum masyarakat dalam melaksanakan akad nikah di rumah, pendapat ulama’ setempat mengenai akad nikah di rumah dan tinjauan hukum Islamnya. Metode penelitian menggunakan penelitian kasus atau lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah diskriptif-analisis. Hasil penelitian dalam pelaksanaan akad nikah di rumah memiliki dampak baik positif dan negatif yang di rasaka pelakunya. Dampak positif yang dirasakan lebih sakral, tidak repot dan lebih nyaman sedangkan dampak negatifnya adalah biaya mahal dan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ulama’ berpendapat melaksanakan akad nikah di rumah belum memiliki hadist yang menyatakan tetnatng keutamaanya namun pelaksanaan akad nikah di rumah kan menjadi utama jika itu merupakan kehendak orang tua. Dalam hal memberikan berkat hal tersebut boleh saja sebagai bentuk menghargai tamu tapi jika diberikan dengan terpaksa dan tidak ikhlas maka hal tersebut tidak mendapatkan apa-apa.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hukum; akad nikah; masyarakat |
| Subjects: | Ilmu-Ilmu Sosial Ilmu-Ilmu Sosial > Interaksi Sosial Ilmu-Ilmu Sosial > Kebudayaan Ilmu-Ilmu Sosial > Hukum Ilmu-Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Perdata Ilmu-Ilmu Sosial > Permasalahan Sosial dan Layanan Sosial |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus |
| Date Deposited: | 04 Dec 2016 04:38 |
| Last Modified: | 04 Dec 2016 04:38 |
| URI: | http://repository.uinsuku.ac.id/id/eprint/201 |
Actions (login required)
 |
View Item |