PANDANGAN FAZLUR RAHMAN TENTANG PENDIDIKAN ISLAM
Oleh: H. Muhammad Afif

Proses pembaharuan pendidikan di dunia Islam sudah dimulai sejak abad ke 19 M, dan lebih pesatnya lagi abad ke-20. Proses pembaharuan ini dilakukan, setelah adanya kesadaran di sebagian komponen masyarakat Muslim, terutama kalangan elite, yang sangat peduli dengan masalah-masalah umat. Mereka sadar bahwa keterpurukan kaum muslimin bila disbanding dengan dunia Barat karena umat Islam tertinggal jauh dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terbelakangnya dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, dalam pandangan para pembaharu, ilmu-ilmu modern, lembaga-lembaga pendidikan, dan berbagai intuisi yang mendukung perlu didirikan, di samping lembaga-lembaga pendidikan tradisional (madrasah) yang telah ada.
Dalam arti yang lebih luas, menurut Hasan Langgulung, lembaga atau institusi meliputi tiga komponen. Pertama,  lembaga diartikan sebagai suatu peraturan, konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideology-ideologi dan sebagainya, baik tertulis atau tidak tertulis, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik. Kedua, lembaga diartikan sebagai kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan disengaja atau tidak disengaja, dalam rangka memenuhi fungsi tertentu, dan Ketiga, lembaga diartikan sebagai tempat-tempat kelompok fungsi tersebut dalam melaksanakan peraturan-peraturannya.
Dari ketiga makna lembaga tersebut, menunjukkan bahwa antara norma, perilaku individu dan tempat pelaksanaannya, bukan hanya mempunyai hubungan fungsional, tetapi juga terdapat hubungan integral. Dan ciri utama pendidikan di dunia Islam modern adalah adanya pemisahan antara lembaga pendidikan modern dengan lembaga tradisional. Meskipun di beberapa negara Islam, khususnya di Indonesia, masih banyak lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan kedua disiplin itu secara bersamaan.
Pembahasan selanjutnya, pada sub bab ini, akan menampilkan respon Fazlur Rahman terhadap proses perkembangan pendidikan tinggi di dunia Islam. Dan supaya jangkauannya tidak begitu luas, maka sasaran tembaknya akan diarahkan kepada proses perkembangan pendidikan tinggi di Mesir, Turki, Pakistan dan Indonesia. Khususnya untuk di Indonesia, spesifikasi pembahasan ditujukan kepada IAIN dan PTAIS, termasuk hubungannya dengan lembaga pendidikan madrasah dan pesantren.
Pertama: Lembaga pendidikan Universitas al-Azhar di Mesir. Universitas al-Azhar merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam, didirikan pada abad ke-10 M oleh Dinasti Fatimiyah dan sempat berpindah tangan pada Dinasti Ayubiyah. Pada periode modern, Universitas al-Azhar sempat diperbaharui oleh Sultan Muhammad Ali dan al-Tahtawi, salah seorang kepercayaan Sultan, dengan mendirikan akademi bahasa-bahasa. Ketika gerakan modernisme melanda Mesir, Muhammad Abduh, sebagai salah seorang tokohnya, cukup berperan dalam proses pembaharuan di Al-Azhar, walau akhirnya ia harus berhadapan dengan kalangan ulama konservatif. Baru pada tahun 1960-1970 Universitas al-Azhar dimodernisasikan secara besar-besaran.
Walaupun di sana sini sudah mengalami berbagai modifikasi, tetapi proses pembaharuan lembaga pendidikan tinggi Al-Azhar dipandang Rahman belum optimal. Bagi Rahman lembaga pendidikan yang satu ini lebih menampilkan sosok pendidikan abad pertengahan yang tidak mampu menampilkan pemikir-pemikir yang orisinal. Mensikapi masalah ini, Rahman katakana “The fact is that Al-Azhar represents the late medieval body of Islamic thought with certain new and minor modifications.”
Menilik kenyataan seperti itu, selanjutnya pada tahun 1970-an diadakan perubahan besar-besaran pada lembaga pendidikan tinggi Al-Azhar, dengan mendirikan fakultas-fakultas umum, seperti fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, dan sebagainya. Tetapi proses pembaharuan seperti ini juga pada akhirnya melahirkan paradigma dikotomis yang semakin kasat mata dan menampakkan dualisme pendidikan. Akhirnya, out put yang dilahirkan pun melahirkan perbedaan propesionalisme yang tajam. Mereka yang berasal dari pendidikan umum pengetahuan keagamaan relative dangkal, demikian juga dengan mereka yang pada mulanya lebih mempertebal basis pendidikan agama, pendidikan umumnya relative sedikit. Walau ia keluaran fakultas umum di Universitas al-Azhar.
Bagi Rahman, metode standar ganda yang dilakukan Al-Azhar, tidak cukup efektif dan ia sangat menyangsikan sistem pemabaharuan demikian. Sebab pada akhirnya hanya akan melahirkan pola-pola kerja secular dan tidak akan melahirkan komitmen yang utuh terhadap Islam. Ia katakana “…Islamic teaching qualitatively fazing better at Al-Azhar than in other smaller institution in the Muslim World? Is it producing better scholars not only with greater commitment to Islam, but also with sharper, clearer and mode propound minds?”
Berdasarkan informasi tersebut, diperoleh keterangan bahwa lembaga pendidikan tinggi Al-Azhar masih tetap merupakan lembaga yang mandul, belum mampu menghasilkan cendikiawan yang diharapkan bagi berlangsungnya proses pembaharuan yang sistematis dan komprehensif. Tetapi paling tidak, akan mengarah kepada pernyataan bahwa Al-Azhar mengadakan pembaharuan semata-mata untuk memenuhi tuntutan kalangan propesi tertentu di satu pihak, dan mempertahankan keyakinan serta komitmen agama di pihak lain. Pembaharuan pendidikan yang mengarah pada basis intelektualisme yang betul-betul integral, berdasarkan dan bersumber dari Islam belum dilakukan. Yang ada tidak lebih dari sebuah metode pendidikan “adopsi sistemik,” dengan mengambil berbagai sistem pendidikan di sana sini dan dicocok-cocokkan.
Sebagai konsekuensinya, Al-Azhar belum bias mandiri dan harus selalu bergantung kepada pemerintah. Semestinya, lokasi yang cukup strategis dan sistem pendanaan yang kuat, menjadi bekal dasar bagi proses pertumbuhan dan upaya menghasilkan sarjana-sarjana yang berkualitas. Akibatnya, Islam di Al-Azhar sepertinya merupakan hak monopoli penguasa, dan pendidikan yang dilakukan harus memiliki hubungan timbal balik dengan kepentingan pemerintah. Kondisi ini berakibat semakin terpuruknya kualitas pendidikan, meski tidak dikatakan tidak memiliki kualitas yang sama sekali bagi upaya integrasi lembaga pendidikan. Terkadang kepentingan politik cenderung lebih kedepankan daripada kepentingan agama. Standar-standar ganda bagi proses kemajuan pendidikan, merupakan tuntutan antara idealisme dan kebutuhan politik, dan idealisme yang demikian menjadi kaku.
As-Azhar pada perkembangan selanjutnya juga mengalami kelambanan, kurang mampu melahirkan para pemikir yang orisinal sebagaimana telah ditetapkan dalam standarisasi kesarjanaan. Padahal di Al-Azhar dapat dibilang gudangnya ulama-ulama terkemuka, namun demikian karena kesalahan di atas, akhirnya hasil yang optimal tidak tercapai.
Perkembangan yang agak menjanjikan menurut Rahman adalah diperkenalkannya qanun pada Fakultas Syari’ah. Diharapkan dengan cara ini akan menghasilkan corak hukum yang integrative antara hukum Islam dengan qanun. Kelebihan lainnya dalah dualisme pendidikan di Al-Azhar tidak terlalu kentara dalam aspek formalnya. Hanya saja yang belum teratasi adalah dikotomi disiplin-disiplin (program-program studi), akibat salah arah dasar falsafah pendidikan dipergunakan. Di samping ruh intelektualisme Islam belum tersentuh secara utuh.
Kedua: Perkembangan pendidikan tinggi di Turki memang sejak awal sudah berbeda dengan di Mesir. Kalau di Mesir ulama secara intensif mengikuti dan mempelopori pembaharuan, sebaliknya di Turki kalangan ulama tradisionalis cenderung diam dan kaku, serta sangat anti pembaharuan, sehingga secara praktis kendali pembaharuan dipegang oleh kalangan secular. Bila ditinjau secara historis, sesungguhnya pembaharuan pendidikan di Turki sudah dilakukan sejak zaman Sultan Mahmud II berkuasa, kemudian dilanjutkan oleh Tanzimat (1839-1865) yang mengarahkan pola pembaharuan yang radikal.
Sampai akhirnya pendidikan agama dikeluarkan dari kurikulum sekolah pada masa Mustafa Kemal Attaturk.
Pada masa kontemporer, paling tidak ada beberapa perguruan tinggi yang berhasil diamati oleh Rahman, diantaranya adalah Fakultas Theologi di Ankara, Institut Islam Tinggi. Fakultas ilmu-ilmu Islam pada Universitas Attaturk di Erzerum dan Institut Kajian-kajian Islam di Universitas Istambul. Dari semua perguruan tinggi tersebut, nampaknya bahwa studi-studi Islam terlepas dari disiplin-disiplin lain secara dikhotomis, meskipun ada dalam satu kelembagaan. Boleh jadi, fakultas dan institute itu merupakan upaya pembatasan sikap terhadap disiplin ilmu yang dipelajari.
Dikotominasikan ilmu pengetahuan menjadi sain-sain agama dan sain-sain rasional (ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum), sebenarnya sudah sejak zaman pertengahan telah dilakukan di Turki. Namun demikian, perbandingan itu bukan merupakan dikhotomi karena berasal dari falsafah yang sama dan nilai-nilai dasar yang mengaturnya integral, sehingga tidak menimbulkan keterpecahan yang membahayakan. Tetapi pemisahan itu pada perkembangan selanjutnya, pada masa kontemporer, menjadi sebuah dualisme dan dikotomi yang disintegratif, disebabkan adanya perbedaan mendasar dalam falsafah perkembangannya. Yang satu memakai falsafah religius dan yang satunya lagi memakai falsafah secular dan materialistic, jelas sampai kapan pun sulit untuk dapat dipertemukan.
Dualisme pendidikan di Turki semakin menjadi-jadi, ketika Tanzimat pada masa modernis klasik memperluas kesenjangan yang semakin lebar antara pendidikan modern dengan pendidikan tradisional. Mereka mereformasi pendidikan yang diadopsi dari pendidikan Barat yang sekuler. Gerakan ini akhirnya melahirkan kesenjangan antara pendidikan yang bersifat elite dan yang merakyat. Bahkan lebih jauh, menurut Rahman antara keduanya-pendidikan elite dan pendidikan kerakyatan-dipersandingkan secara mekanis. Akibatnya, lembaga pendidikan semakin tidak berdaya untuk membangun Islam masa depan. Kajian-kajian sains, baik sains keagamaan maupun non keagamaan lebih mengarah kepada kajian yang murni historis dan murni objektif. Dan mereka yang menjadi pengajarnya pun adalah para orientalis muslim yang belum memiliki kajian yang cukup memadai terhadap al-Qur’an dan Sunnah.
Kondisi ini menggugah keprihatinan Rahman, terutama untuk secepatnya melahirkan sebuah metodologi penafsiran sistematis dan perlunya pembedaan yang nyata antara Islam historis dengan Islam normative. Kritik Rahman terhadap lembaga pendidikan tinggi Islam di Turki, menandakan visi Rahman dengan pemahaman komprehensipnya terhadap al-Qur’an dan tradisi nabi sangat jelas. Sebab, baginya tanpa pemahaman semacam ini umat Islam tidak akan pernah mencapai nilai-nilai normatif Islam.
Ketiga: Lembaga pendidikan tinggi di Pakistan. Tidak jauh berbeda dengan lembaga pendidikan tinggi yang terdapat di dua negara sebelumnya, demikian juga di Pakistan terjadi dualisme pendidikan. Dan masalah ini secara khusus dibahas oleh Fazlur Rahman dalam bukunya Islam and Modernity: Transformation of an Intelectual Tradition, dan dalam makalahnya yang dimuat dalam jurnal Islamic Studies Vol. VI No. 4 tahun 1967, dengan judul The Qur’anic Solution of Pakistans Educational Problem. Dengan jelas dalam dua tulisannya itu Rahman membuktikan, bahwa lembaga pendidikan madrasah dan lembaga pendidikan modern menggunakan standar ganda yang justru lebih bersifat kontra produktif.
Secara historis sosiologis, pembahasan masalah pendidikan modern di Pakistan dapat diurut mulai dari periode modernisme klasik. Sebab sejak saat inilah, gerakan pembaharuan telah dilakukan melalui gerakan Aligarh oleh Sayid Ahmad Khan. Aligarh merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dengan serius mengajarkan sain-sain modern Barat. Aligarh didirikan pada tahun 1881 dalam bentuk Akademi dengan nama Muhammedan Anglo Oriental College (MAOC), dan pada tahun 1920 berubah menjadi Universitas Islam Aligarh.
Usaha Sayid Ahmad Khan mengadakan pembaharuan di Aligarh menurut Rahman belum optimal, bila tidak dibilang gagal, sebab usaha itu belum mampu menerapkan teologi modern yang dibangunnya. Pendidikan agama diserahkan kepada ulama tradisionalis, sementara di pihak lain, sain-sain modern dan non keagamaan, diajarkan oleh mereka yang studi di Barat. Kedua-duanya menurut Rahman, tidak berdasarkan atas pemahaman Islam yang benar.
Pada mulanya, lembaga pendidikan Aligarh menggunakan kurikulum Barat, yaitu dengan mencontoh Oxford University dan Cambridge University, ditambah dengan mata kuliah agama Islam, kesemuanya disajikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Untuk mengelola Aligarh agar benar-benar dapat mentransfer sain modern, Ahmad Khan memanfaatkan tenaga ahli Inggris, baik sebagai pemimpin maupun staf pengajarnya. Sementara ulama-ulama India hanya diberi kesempatan mengajar mata kuliah agama saja.
Akibat dari kebijakan “ganda” seperti itu, maka dualisme arah pendidikan sebagaimana terjadi di Mesir dan Turki, juga sampai di Pakistan, bahkan gejala ini sampai pada periode modernisme kontemporer, dan cenderung semakin parah. Menurut Rahman, kelemahannya terletak pada pendidikan tradisional yang mengabaikan pendidikan modern, bahkan memunculkan kesenjangan dan hilangnya ruang komunikasi antara pendidikan modern dengan pendidikan tradisional.
Mensikapi gejala seperti ini, pemerintah Pakistan mencoba memformulasikan sistem pendidikan yang baru. Namun demikian, menurut Rahman, dalam rencana tersebut tidak disebutkan sistem pendidikan yang bersifat Islam. Pernyataan rencana tersebut dipandangnya telah mengalami chaos dari sifat keislaman, terlebih lagi dalam pelaksanaannya. Akibatnya, seperti yang lain, Pakistan juga mengalami kegagalan. Rahman menulis “Why did Pakistan totally fail to produce equivalent person in the Islamic Field.” Bila hanya menghasilkan sarjana-sarjana teknik, Pakistan dianggap berhasil, tetapi untuk menghasilkan sarjana-sarjana Muslim yang memiliki kompetensi paripurna, dipandang masih belum tercapai. Rahman menegaskan “…the capacity for original Islamic thought, could not be ecquired by Pakistan.”
Ketika mengomentari kedua model pendidikan di atas, Rahman menulis “…For the madrasas have, almost from the beginning of their organized existence aimed at merely imparting a system of idea, not at creating newer system, and therefore they have not been interested in inculcating the spirit of engury and independent thought.” Kutipan ini menjadi bukti kongkrit bahwa Rahman sangat mengkritik kelemahan yang ada pada lembaga pendidikan madrasah.
Demikian juga dengan lembaga pendidikan tinggi modern, ia memiliki kelemahan, sebab kurangnya kajian-kajian keislaman secara memadai. Dan hal ini merupakan kebalikan dari pendidikan ala madrasah. Mengenai kelemahan lembaga pendidikan tinggi modern ini, Rahman berkomentar sebagai berikut: 
“… Our modern university system of education is entirely secular, and Islamic studies and research never formed an integral part of it. The product of our modern system education, therefore, have no schooling in Islam. Secondly, those students from this system of education who have cared to study Islam scientifically, have invariably been pupils of western orientalists.”

Tulisan tersebut menjadi penguat dari beberapa argumentasi sebelumnya, betapa lemahnya kelembagaan pendidikan modern pada sisi yang hampir berseberangan dengan pendidikan madrasah, meskipun benar Rahman menganggap bahwa kejian-kajian sain modern di madrasah belum memadai. Namun kelemahan fundamental dalam kajian-kajian keislaman, diderita oleh lembaga pendidikan tinggi modern. Intinya adalah karena pada dua lembaga tersebut telah kehilangan minat untuk mengadakan penyelidikan secara nyata.
Dalam tulisan lain, Rahman mengkritik habis-habisan kebijakan dualisme dalam bidang pendidikan di Pakistan. Ia menulis “… Our basic calamity that there exists a dualism indeed a dichotomy in our system of learning.” Bila kelemahan sistem pendidikan madrasah adalah hilangnya minat untuk mengadakan pengkajian secara utuh tentang sain-sain modern, sementara kelemahan lembaga pendidikan modern adalah karena enggan mengasimilasikan system ideologi dan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat Muslim Pakistan. Untuk itu, sistem kelembagaan pendidikan modern harus dibangun atas dasar-dasar sistem ideologi dan budaya yang benar.
Solusi terbaik dalam mengatasi masalah tersebut, menurut Rahman adalah dengan mengadakan integrasi pendidikan yang bukan hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga kesatuan organis dan sistem pendidikan. Sudah barang tentu, usaha ini dilakukan bukan hanya dengan menyandingkan antara kedua lembaga tersebut, tetapi perlu dibangun sistem pendidikan dengan membangun sistem pendidikan Islam atas dasar pemahaman yang benar terhadap Qur’an dan Sunnah secara komprehensif. Jadi integralisasi yang dilakukan tidak hanya sebatas integrasi mekanis, tetapi terbentuk dalam satu kesatuan yang koheren atas dasar prinsip-prinsip Qur’ani.
Keempat, Perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri dan Swasta di Indonesia. Berbicara masalah pendidikan tinggi Islam negeri dan swasta di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan kedudukan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan hal ini menurut Nieuwenhuijze, akan menyangkut pembahasan tentang seluruh keadaan Indonesia itu sendiri. Dualisme pendidikan, seumpama “pendidikan umum” dan “pendidikan agama” juga terjadi di Indonesia. Pendikhotomisan pendidikan umum dan agama ini, pada dasarnya tidak terlepas dari usaha kebijakan pemerintah colonial Belanda yang sangat menganaktirikan umat Islam Indonesia, dan mengakemaskan warga keturunan dan kaum ningrat, serta berusaha memarginalkan umat Islam dalam setiap percaturan politik, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.
Sudah barang pasti usaha Belanda ini mendapat perlawanan yang sangat kuat dari umat Islam, terbukti dengan bermunculnya lembaga-lembaga pendidikan madrasah yang bersifat swasta, baik yang dikelola oleh pondok-pondok pesantren maupun Yayasan-yayasan Pendidikan Islam. Dan pada masa awal kemerdekaan, tepatnya tahun 1965-an, pemerintah melalui Kementrian Agama, menindaklanjuti kebijakan yang pernah dilakukan Belanda, dalam wujud: (1) mengakomodasi pesantren Indonesia klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama; (2) mendirikan madrasah-madrasah diniyah swasta (sekolah agama) yang mendapat bantuan biaya dari pemerintah; (3) madrasah-madrasah swasta murni, modelnya hampir sama dengan madrasah diniyah swasta, tetapi semua biaya penyelenggaraan pendidikan ditanggung lembaga; (4) mendirikan Madrasah Diniyah Negeri (MIN); (5) mengupayakan MIN delapan tahun, dan (6) mendirikan pendidikan teologi tertinggi pada tingkat universitas, diberikan sejak tahun 1960 pada institute Agama Islam Negeri.
Pola pendidikan Islam di Indonesia seperti tersebut di atas, dalam pengamatan Rahman, dapat dikategorikan dalam dua tipe umum, yaitu pola pendidikan madrasah dan pola pendidikan pesantren serta universitas. Ulama-ulama konservatif lebih banyak berasal dari pendidikan di Mekah. Sedangkan kelompok yang banyak melakukan pembaharuan yang progresif adalah kelompok Muhammadiyah yang banyak belajar di Mesir dan Barat.
Model-model pendidikan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pesantren dan dilengkapi dengan model madrasah. Sementara kelompok modernis dalam upaya pembaharuan pendidikan, diawali gerakan pendidikan Muhammadiyah yang pada awalnya dipelopori K.H. Ahmad Dahlan. Ia memperkenalkan mata kajian modern di Sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan ditindaklanjuti pembenahan sarana dan prasaranya. Walaupun pada awalnya gerakan Ahmad Dahlan ini hanya sebatas mengimbangi gerakan Kristenisasi di dunia pendidikan (1909-1912) yang mengalami peningkatan 300 persen, tetapi untuk masa selanjutnya, usaha ini sangat menentukan bagi perjalanan lembaga pendidikan Islam di Indonesia.
Sistem madrasah yang berkembang sebelum pertengahan abad ke-20 sampai sekarang, berdampingan dengan lembaga pendidikan modern lainnya. Model pendidikan pesantren masih banyak berkembang di pedesaan-pedesaan, demikian juga di beberapa kota besar, dengan modifikasi tertentu termasuk didirikannya pendidikan umum dan madrasah dalam satu atap. Hanya saja, kebijakan dualisme masih tetap mewarnai. Bila sistem madrasah saja masih bersifat tradisional, maka sudah barang tentu, sistem pesantren akan lebih tradisional lagi.
Walaupun pengetahuan Rahman tentang lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia tidak begitu luas, sebab yang ia tahu hanya ada dua lembaga pendidikan tinggi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yaitu Jakarta dan Yogyakarta, tetapi kekritisan Rahman ketika mengomentasi sistem dualisme pendidikan Islam di Indonesia begitu jelas. Ia mengatakan bahwa pendidikan di sekolah-sekolah, sering disebut dengan pendidikan umum dan sistem pendidikan Muhammadiyah. Boleh jadi, yang dimaksud adalah sistem sekolah umum dan sistem sekolah madrasah. Keduanya masing-masing dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Agama. Dan secara kebetulan Departemen Agama banyak meniru pola yang dilakukan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan.
Satu hal yang mendapat perhatian Rahman adalah kesulitan kaum Muslimin Indonesia dalam melepaskan diri dari belenggu kerak tradisi tertentu yang begitu kuat. Dalam artian bahwa tradisi regional Indonesia kadang-kadang begitu sulit dihindarkan, bahkan mempengaruhi model pemahaman Islam di kalangan tertentu. Analisis Rahman menunjukkan, bahwa gambaran masih kuatnya pengaruh agama-agama pra-Islam, termasuk tradisi animisme dan dinamisme, menjadi fakta yang tidak terelakkan.
Namun demikian, dipihak lain Rahman juga menaruh harapan besar sehubungan pertumbuhan pemikiran dan peradaban Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan. Menurutnya, perkembangan yang menggembirakan di kalangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang dulu terkenal konservatif akhir-akhir ini cenderung moderat. Demikian juga, adanya penerbitan buku-buku Islam dan pertumbuhan pemikiran Islam di lembaga IAIN, sudah barang pasti juga di PTAIS lainnya, merupakan kemajuan yang menggembirakan. Menurut Rahman, bila hal ini bisa dipertahankan, kalau memang tidak dapat ditingkatkan, pembentukan lembaga pendidikan yang kreatif dan modernis akan mendorong proses percepatan pembangunan intelektualisme di Indonesia.
Namun sekarang, kata Rahman, kelemahan yang paling mendasar dalam proses perkembangan pendidikan Islam di Indonesia adalah lemahnya semangat penelitian (inconfident research). Bahkan dapat dibilang tenaga ahli di perguruan tinggi Islam sangat kurang, meskipun ada kualitasnya, tetapi belum memenuhi standar minimal. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, pemerintah mulai memperhatikan masalah yang satu ini, dengan menelurkan kebijaksanaan Penelitian Kearah Penelitian Keagamaan Terpadu di Lingkungan Departemen Agama, serta dengan mensuplai dana bantuan penelitian secara langsung baik pada tiap-tiap IAIN di seluruh Indonesia.
Bahkan sekarang ini, menurut Muljanto Sumardi, kurangnya kegiatan penelitian di lingkungan IAIN bukan karena ketiadaan dana untuk penelitian. Biarpun tidak begitu besar, fakultas dan IAIN telah menyediakan dana untuk penelitian bagi para dosennya. Di luar ini, ada sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan dari dalam maupun luar negeri. Dari kantor Menristek misalnya, ada dana untuk Riset Unggulan Terpadu (RUT), Riset Unggulan Terpadu (RUT), Riset Unggulan Kemitraan (RIK), RUT Internasional. Dari departemen pendidikan Nasional (dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) ada apa yang dinamakan hibah bersaing.
Dari lembaga-lembaga luar negeri, banyak yang menyediakan dana penelitian, diantaranya adalah Ford Foundation, Toyota Foundation, Asia Foundation, Neys Van Hoogstraten Foundation, dan sebagainya. Dan untuk menjaring dana-dana penelitian dari lembaga-lembaga tersebut di atas, tentu saja diperlukan kemampuan menyusun usulan penelitian (research proposal) yang andal, dan untuk lembaga luar negeri tentu saja usulan penelitian harus ditulis dalam bahasa Inggris yang baik dan benar.
Akhirnya, Rahman berpendapat bahwa untuk mengatasi berbagai kelemahan yang menimpa solusi berikut: (1) reformulasi pemahaman Islam normative dan Islam historis, sehingga dengan demikian dapat ditemukan konsep-konsep dasar pendidikan Islam yang hakiki; (2) berusaha keluar dari belenggu tradisi yang kontra produktif, dengan merubah konsep ideology spiritual yang sudah tidak tepat dan tidak sesuai dengan zaman; (3) kembali kepada al-qur’an dan Sunnah secara universal (kaffah), sehingga mampu memperbaharui sistem pendidikan secara benar, dan (4) dana pendidikan yang selama ini sangat minimal perlu ditingkatkan lagi. Sebab sebaik apapun suatu program atau metode pendidikan, bila tidak ditopang oleh dana yang memadai, maka program itu tidak akan pernah terealisasi.

Bibliografi:

 Untuk lebih jelas lihat dalam Ma’mun Mu’min, Tafsir Neo-Modernis, (Yogyakarta: Idea Press, 2010).
 Untuk lebih jelas lihat dalam Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21, (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 12-13.
 Selain Muhammad Abduh yang banyak berperan dalam proses pembaharuan pendidikan di Al-Azhar adalah ‘Ali ‘Abdur Raziq, namun ia mendapat tantangan keras dari kalangan ulama Azhar sendiri, sehingga namanya dihapus dari daftar ulama Azhar. Lihat Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, (Bandung: Mizan, Cet. 1, 1995), hlm. 170.
 Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 119.
 Masalah dualisme pendidikan Islam adalah issu yang sudah lama berkembang. Banyak tokoh yang mengkhawatirkan kondisi seperti ini, diantaranya adalah Ali Ashraf. Lihat Ali Ashraf, New Horizon in Muslim Education, (Cambridge: Hodder and Stroughton The Islamic Academy, 1985), hlm. 74-75.
 Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 121.
 Pembaharuan secara nyata pada Lembaga Pendidikan Al-Azhar adalah setelah dibukanya Fakultas-fakultas Umum, seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Perdagangan, Fakultas Parmasi, dan sebagainya. Lihat Bernard Johan Boland, Pergumulan Islam Indonesia, (Jakarta: Grafiti Pers, Cet. 1, 1985), hlm. 123.
 Untuk lebih jelas lihat Fazlur Rahman. Islam and Modernity…, hlm. 123.
 Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 113.
 Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 115. Bandingkan dengan komentar yang disampaikan H.A.R. Gibb, Modern Trends in Islam, (Chicago: Chicago University, 1974), hlm. 77-78.
 Proses pembaharuan dalam arti luas di Turki, diantaranya dapat dilihat dalam Harun Nasution, Islam Rasional…, hlm. 147-151.
 Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 35.
 Proses perkembangan dikhotomisasi pendidikan di Turki, misalnya dapat dilihat dalam buku karangan Nizayi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, hlm. 15 -16. 
 Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 48.
 Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 93-94.
 Masalah dualisme masalah pendidikan sebagaimana dikritik Rahman juga mendapat dukungan dari Isma’il Raji Al-Faruqi, “Islamization of knowledge: Problems, Principles and Prospective,” dalam Islam: Source and Purpose of Knowledge, (Virginia: International of Islamic Thought, 1988), hlm. 13-63.
 Untuk lebih jelas lihat Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, (Bandung: Mizan, Cet. 1, 1995), hlm. 150.
 Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 60.
 Untuk lebih jelas lihat dalam A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 72-73. Bandingkan dengan Harun Nasution, Islam Rasional…, hlm. 151.
 Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 111.
 Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 113.
 Kutipan di atas secara lebih sempurna dapat dilihat dalam buku Fazlur Rahman, Islam, hlm. 251.
 Untuk lebih jelas lihat Fazlur Rahman, Islam, hlm. 251.
 Fazlur Rahman, “The Qur’anic Concept of God, the Universe and Man,” dalam Islamic Studies, Vol. VI, No. 1, (1967), hlm. 321.
 Untuk lebih jelas lihat Fazlur Rahman, “The Qur’anic of God…, hlm. 323.
 Lihat C.A.O van Nieuwenhuijze, “Islam and National Self-Realization in Indonesia,” dalam Bulletin d’Information du Center I’Etude Proble’mes du Mussulman Contemporain, Fasc. VII, (T.Tp.: T.p, 1958), hlm. 80.
 Usaha ini disinyalir merupakan kebijakan Kolonialis Belanda dan Christian Snouck Hurgronje. Lihat Harry J. Benda, “Christian Snouck Hurgronje and the foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia,” Collected Journal Articles, Continuity and Charge in South East Asia, (New haven: Yale University SEA Studies, Monograph Series, No. 18, 1970), hlm. 83-85. Bandingkan dengan Mr. Hamid Algardri, Islam dan Keturunan Arab: Dalam Pemberontakan Melawan Belanda, (Bandung: Mizan, Cet. 1, 1996), hlm. 43-47.
 Bernerd Johan Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafiti Pers, Cet. 1, 1985), hlm. 117-128.
 Untuk lebih jelas lihat pandangan Karel Steenbrink, “Menangkap Kembali Masa Lampau: Kajian-kajian Sejarah Para Dosen IAIN,” dalam Mark R. Woodward, Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Islam Indonesia, (Bandung: Mizan, Cet. 1, 1998), hlm. 153-152.
 Kiprah pembaharuan Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan di Indonesia, diantaranya dapat dilihat dalam Rober van Niel, The Emergence of the Indonesia Elite, (Den Haag and Bandung: W. van Hoeve Ltd., 1960), hlm. 93-94.
 Bila Fazlur Rahman cenderung pesimistik, sebahagian pemerhati pendidikan ada yang justru optimis melihat keberadaan pesantren, diantaranya adalah Ahmad Tafsir. Baginya, paling tidak lembaga pesantren masih mampu menanamkan dan mengontrol pembentukan nilai. Hal ini oleh karena adanya dukungan: (1) kiayi; (2) pondok; (3) mesjid; (4) santri; (5) pengajaran kitab kuning atau klasik. Lihat Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. 1, 1992), hlm. 141-205.
 Lihat Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 152-153.
 Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 153. Secara lebih gambling Geertz telah membahas masalah kuatnya pengaruh tradisi pada perilaku agama di Indonesia. Lihat Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, (London: Hutchinson & Publisher, LTD., 1974).
 Fazlur Rahman, Islam and Modernity…, hlm. 128-129.
 Untuk lebih jelas lihat dalam Badan Litbang Agama, Kebijaksanaan Penelitian Kearah Penelitian Keagamaan Terpadu di Lingkungan Departemen Agama, (Jakarta: Balitbang Agama, Makalah Pelatihan Penelitian Tingkat Nasional, 30 Oktober 1999), hlm. 1 – 3.
 Muljanto Sumardi, Jaringan Penelitian Agama di IAIN, (Jakarta: Makalah Pelatihan Penelitian Tingkat Nasional, Oktober 1999), hlm. 1.